Convention on the rights of the child (Konvensi Hak Anak)

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi, serta kurangnya pemahaman atas arti pentingnya perlindungan anak. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek kekerasan, non perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh– berkembangnya pornografi anak.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga merupakan penghalang sangat besar, kurang dikenali, dan terlalu sedikit dilaporkan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga beresiko:

• hidup lebih pendek
• memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk
• mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (menurunnya prestasi belajar, termasuk putus sekolah)
• memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua
• menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Di sisi lain, tindakan-tindakan perlidungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Konvensi : Adalah kata lain dari traktat atu pakta, merupakan perjanjian antara beberapa negara, bersifat mengikat secara yuridis dan politis.

Deklarasi : Merupakan suatu pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama. Berbeda dengan konvensi, deklarasi tidak mengikat secara yuridis, hanya secara moral.

Ratifikasi : Adalah penerimaan yuridis terhadap sebuah kovensi yang dilakukan oleh negara.

Reservasi : Merupakan pernyataan penolakan keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam konvensi.

HAK-HAK ANAK adalah merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia :

1. Universal = berlaku untuk semua manusia di mana saja.
2. Inalienable = tidak boleh dirampas siapapun dan tidak boleh diserahkan meskipun secara sukarela
3. Indivisible = tidak ada hirarki antara satu hak dan hak lainnya.

APAKAH KONVENSI HAK ANAK ?

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara, yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak-hak Anak.

Sejarah menuju Konvensi Hak Anak (KHA) :

1. 1923 ; Eglante Jebb (pendiri Save the Children Fund) membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (10 butir pernyataan Hak Anak)
2. 1928 ; Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut dikenal sebagai "Deklarasi Jenewa"
3. 1948 ; Majelis Umum PBB mengdopsi Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (10 Desember)
4. 1959 ; PBB mengadopsi Hak Anak, merupakan Deklarasi Internasional kedua
5. 1979 ; Tahun Anak Internasional. suatu kelompok kerja dibentuk untuk membuat rumusan KHA.
6. 1989 ; KHA diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November.
7. 1990 ; KHA mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensinya, kita wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA.

ISI KONVENSI HAK ANAK (KHA)

• Langkah-langkah implementasi umum
• Definisi Anak
• Prinsip-prinsip umum
• Hak dan kebebasansipil
• Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
• Kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya.
• Langkah-langkah perlindungan khusus

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI UMUM ( Ps 4, 42, 44 ayat 6)
Adalah langkah-langkah umum yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah guna melaksanakan hak-hak anak.
Meliputi :

• Niat untuk menarik reservasi
• Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA
• Upaya merumuskan strategi nasional bagi anak.
• Penerjemahan KHA ke dalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan KHA. Penyebarluasan laporan yang disiapkan Pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi oleh Komite Hak Anak tentang laporan tersebut.
• Dan lain-lain

DEFINISI ANAK (Ps 1)
Adalah setiap orang yang belum berumur 18 kecuali menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan di capai dalam usia lebih awal (pernikahan dini, misalnya).
Prinsip-prinsip Umum KHA (Ps 2, 3, 6, 12) :

1. Non Diskriminasi : semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan negara.
2. Kepentingan terbaik anak : setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan : anak mempunyai hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
4. Partisipasi anak : anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya dan dipertimbangkan pendapatnya.

Hak sipil dan kemerdekaan (Ps 7, 8, 13-17, 37.a)

• Hak atas nama dan kewarganegaraan
• Kebebasan berekspresi
• Kebebasan berpikir dan beragama
• Kebebasan berserikat
• Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
• Hak atas informasi
• Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (Ps 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 27 ayat 4, 39).

• Hak atas bimbingan dari orangtua
• Tidak dipisahkan dari orangtua
• Hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua
• Dilindungi dari kekerasan dan penelantaran orangtua, pemulihan bagi reintegrasi sosial bagi anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran orangtua.
• Perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orangtua
• Adopsi
• Ditinjau secara periodik bagi anak yang ditempatkan di lembaga asuhan.
• Jaminan biaya hidup bagi anak yang orangtuanya berpisah.

Kesehatan dan kesejahteraan dasar (Ps 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3)

• Hak-hak anak cacat
• Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
• Hak atas jaminan sosial dan layanan serta fasilitas perawatan anak
• Hak atas peningkatan standar kehidupan

Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya (Ps 28, 29, 31)

• Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib dan gratis
• Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang :
• berkepribadian dan berkembang bakatnya
• menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain
• menghormati orangtua dan peradaban
• bertanggungjawab dan toleran dalam masyarakat yang merdeka
• menghormati lingkungan alam
  

• Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya

Langkah-langkah perlindungan khusus

1. Perlindungan khusus dalam situasi darurat (Ps 22, 38, 39) :
1. pengungsi anak
2. situasi konflik bersenjata (termasuk pemulihan dan reintegras isosial)
2. Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran pidana (termasukpemulihan dan reintegrasi sosial) (Ps 40, 37 b & d, 39)
3. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan dan reintegrasi sosial) (Ps 32-36, 39)
1. eksploitasi ekonomi
2. penyalahgunaan narkoba
3. eksploitasi dan kekerasan seksual
4. penjualan, perdagangan dan penculikan anak
5. eksploitasi dalam bentuk lain
4. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat terasing (Ps 30).

Pihak yang berkait dengan KHA ? (Pemerintah, masyarakat dan keluarga).

Konsep yang menjadi dasar adalah anak-anak berhak untuk bertumbuh kembang di dalam lingkungan yang aman dan melindungi. Konsep ini juga menjadi dasar prinsip penanganan masalah tentang perlindungan anak. Konsep ini dibangun atas 8 (delapan) prinsip, yaitu :
(Pemahaman, sikap dan komitmen, kerangka dan kapasitas, serta aktivitas) :

1. Sikap, tradisi, adat, perilaku dan perbuatan : dalam masyarakat yang memiliki sikap serta tradisi yang masih mentoleransi kekerasan dengan segala bentuk alasan untuk kedisiplinan (diskriminasi, pemukulan, penghinaan, kawin didi, dll), lingkungan tersebut tidak aman dan tidak melindungi bagi anak.
2. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak : pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi bagi anak.
3. Diskusi yang terbuka tentang perlindungan anak di media dan diantara masyarakat : isu-isu, situasi dan kondisi yang ada harus diangkat kemuka secara terbuka agar ada perubahan.
4. Legislasi dan penerapannya : kerangka hukum dan penerapannya yang konsisten akan memperkuat lingkungan yang aman dan melindungi bagi anak.
5. Kapasitas dan pengetahuan : pekerja kesehatan, sosial, guru, polisi dan lainnya, serta orang-orang dewasa yang bekerja danberhubungan dengan ank-anak harus dan wajib mengetahui segala aspek perlindungan anak dan cara penanganan masalah anak dengan benar.
6. Kecakapan hidup, pengetahuan dan partisipasi anak : anak-anak membutuhkan informasi agar dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman, penganiayaan dan eksploitasi. Mereka juga butuh diberikan sarana yang aman untuk berpartisipasi dan mengekspresikan aktualisasi diri.
7. Pemantauan dan pelaporan : lingkungan yang aman dan melindungi harus memiliki sistem pemantauan yang merekam kejadian terhadap anak serta penanganan yang strategis.
8. Layanan pemulihan dan reintegrasi : korban anak, berhak atas pelayanan dengan akses yang tidak diskriminatif.

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena keberadaannya sebagai manusia, melekat dalam harkat dan martabat manusia.

Fungsi KHA dalam konteks hukum HAM internasional :

• Menegaskan berlakunya HAM pada anak-anak (misalnya : hak atas jaminan sosial, kebebasan berpikir, bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan, bebas dari penyiksaan).
• Meningkatkan standar HAM, disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak (misalnya : hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis, larangan penjatuhan hukuman mati)
• Menambahkan hak khusus pada anak (misalnya : hak untuk diasuh oleh orangtua atau pengasuh pengganti, hak-hak atas perlindungan khusus).
• meniadakan beberapa HAM yang hanya berlaku bagi orang dewasa (misalnya : hak untuk menikah di usia dini, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu).

Prinsip-prinsip utama HAM juga berlaku dalam hak anak, selain itu KHA menambahkan 2 (dua) prinsip lain yang hanya berlaku untuk hak anak :

• Prinsip Universalitas HAM = prinsip non-diskriminasi (Ps 2 KHA)
• Prinsip Indivisibilitas HAM = prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Ps 6)
• Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (Ps 3)
• Prinsip partisipasi anak (Ps 12)

Relasi yang diatur dalam KHA, sebagaimana hukum HAM internasional lainnya, dalam KHA ialah antara anak selaku legal person dengan Negara, dimana anak menjadi subyek hak, sementara Negara sebagai pemangku kewajiban. Namun karena tingkat perkembangan anak belum memungkinkannya untuk mengambil tindakan hukum sendiri KHA mengakui peran dan tanggungjawab orangtua/wali.

Peran dan tanggungjawab orangtua/wali dalam KHA (Ps 1) :

• Negara wajib mengakui peran dan tanggungjawab orangtua dalam mengasuh dan membimbing anak (Ps 5)
• Negara menjamin agar anak sedapat mungkin disuh oleh orangtuanya, kecuali demi kepentingan terbaik anak (Ps 9 ayat 1)
• Negara wajib menjamin, bagi anak yang terpisah dari orangtuanya akibat tindakan langsung negara, misalnya deportasi, penahanan/pemenjaraan, hak untuk menjaga hubungan dengan kedua orangtuanya kecuali hal itu bertentangan dengan kepentingan terbaik anak (Ps 9 ayat 4)
• Negara wajib menghormati hak dan tanggungjawab orangtua dalam memberikan arahan kepada anak sehubungan hak anak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Ps 14)
• Namun demikian, negara wajib melindungi anak dari segala tindak kekerasan fisik maupun mental, penganiaayaan atau kekerasan, penelantaran, ketidakpedulian, perlakukan salah atau eksploitasi, termasuk kekerasan seksual oleh orangtua atau wali atau pengasuh lainnya

Aplikasi Domestik HAM di Indonesia :

1. Hukum Tata Negara :
   
1. Memberikan pengakuan HAM
2. Pembentukan perangkat (misalnya KPAI, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi), mekanisme pemenuhan dan penegakan di tingkat penyelenggara negara
2. Hukum Perdata :Rincian pengakuan, perlindungan dan mekanisme penegakan (wilayah perdata)
3. Hukum Pidana : Rincian pengakuan, perlindungan dan mekanisme penegakan (wilayah pidana)

Konsep justiciability, jika HAM di substansias ke dalam norma legal, maka pada prinsipnya HAM harus bisa diklaim melalui mekanisme pengadilan.

Wilayah Tata Negara : PTUN
Wilayah perdata : Pengadilan perdata, arbitrase
Wilayah pidana : pengadilan pidana

DeeFsm(august07)

Tweet